DIMENSI PEMBANGUAN KAWASAN PERDESAAN


  Jumat, 26 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpkp

    PEMBANGUNAN bukanlah model dan agenda tunggal yang segalanya berjalan linier. Pembangunan yang selama ini cenderung dieksekusi secara massif, serentak, target besar, dan seragam saat ini mulai ditanggalkan. Pendekatan lampau itu dianggap meninggalkan keunikan, menghindari proses, dan abai terhadap infrastruktur sosial. Sekarang pembangunan lebih banyak bertumpu kepada kekuatan komunitas, wilayah spesifik, sasaran proses, dan meninggikan derajat pengetahuan lokal. Model pembangunan semacam ini membuat lapangan basah dengan aneka kekayaan dimensi kehidupan, tidak kering-kerontang dan menjadi sebab alienasi manusia dengan pembangunan. Pergeseran semacam itu pula yang terjadi di Indonesia. Era sentralisasi pembangunan yang menekuk segala proses dan menjepit partisipasi warga dilipat pada dekade 2000-an saat desentralisasi/otonomi daerah dieksekusi. Kaki masing-masing daerah dihidupkan menjadi baris gerakan pembangunan. Jika sebelumnya pemerintah pusat menjadi sumber kebijakan dan kebenaran, sejak saat itu otoritas dibagi dan disebar ke daerah-daerah. Proses itu tak segampang menuliskannya dalm kertas-kertas kerja, sebab dilapangan kegaduhan terus terjadi, khususnya pada etape awal. Namun, hari ini bisa disaksikan : kaki daerah mulai kuat sehingga badan dapat berdiri tegap.

    Pendalaman kebijakan desentralisasi tersebut diteruskan pada dekade 2010-an ketika DPR dan Pemerinthan mengesahkan UU Desa No. 6/2014. Isi Undang-undang ini sebetulnya bisa diringkas sebagai maklumat “politik desa”. Pertama, politik kedaulatan desa. Undang-undang ini sebetulnya substansinya adalah pendalaman otonomi karena Pemerintah Desa diberi dua otoritas raksasa : kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) dan kewenangan hak desa punya otoritas penuh merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri. Mereka punya ruang mengambil keputusan yang lebar lewat forum yang mulia : Musyawarah Desa (Mudes). Inilah alas dari politik kedaulatan desa. Kedua, politik pembangunan desa. Pembangunan desa tak lagi dipahami sebagai instrumen untuk sekedar menyelenggarakan rangkaian kegiatan fisik (misalnya jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain) atau mencapai target ekonomi (seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, penyerapan lapangan kerja, dan lain sebagainya), namun dititahkan sebagai kerja ideologis untuk memperkuat kapasitas warga (jaringan komunitas Desa/Jamu Desa), menyusun kedaulatan ekonomi (Lumbung Ekonomi Desa/Bumi Desa), dan dan merawat sistem nilai/kebudayaan desa (Lingkar Budaya Desa/Karya Desa). Trimatra pembangunan itulah yang menjadi tunlang punggung politik pembangunan desa dan diberi landasan legal yang lengkap dalam UU Desa. Ketiga, politik literasi desa. Apabila deskripsi desa dirumuskan sebelum lahir UU Desa, maka kurang lebih akan muncul frasa berikut : kisah desa adalah cerita kekalahan. Desa takluk pada hampir semua dimensi kehidupan: sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lain. Penyebabnya banyak sekali dan kajian terhadap soal ini tak terhingga jumlahnya, misalnya keterbatasan infrastruktur, kebijakan pemerintah yang tak adil, fokus ekonomi primer. Kesimpulan itu barangkali tidak salah, namun tak merekam faktor fundamental yang terjadi. Proses kekalahan itu berlangsung karena literasi desa yang kuat sekurangnya bisa menjadi instrumen protektif atas proses itu.

    Tiga tahun terakhir menjadi arena pertempuran “politik desa”tersebut. Desa menyambung nyawa kembali untuk menghidupkan seluruh sumber daya yang dipunyai. Musdes dirayakan dengan suka cita sebagai wujud saluran aspirasi warga, program pembangunan meninggikan dimensi kebudayaan secara utuh, dan pemberdayaan warga menjadi bendera pembangunan desa. Tentu segalanya jauh dari sempurna karena baru dieksekusi sehingga periode ini bisa dikatakan masih pada fase “konsolidasi”. Tapi gerakan politik desa ini akan terus bergulis dan makin kuat sebagai sumber pendekatan baru pembangunan. Ragam keberhasilan sudah mulai dapat dicatat melampaui hambatan yang menghalan. Anak tangga berikutnya yang harus disusu adalah promosi dan pendalaman pembangunan desa dalam wujud pembangunan kawasan perdesaan. Isu kawasan perdesaan harus masuk dalam pusaran utama pembangunan desa. Tujuan penting dari pembangunan kawasan perdesaan sendiri adalah keberdayaan komunitas untuk mengurus dan mengembangkan dirinya. Batu bata yang harus disusun tentu saja membangun kesadaran pengetahuan yang kritis terhadap situasi yang melingkupi kehidupan. Inilah yang kerap disebut dengan istilah “analis sosial”. Proses ini tak lain menyiapkan infrastruktur sosial sebagai alas pemberdayaan.

    Berikutnya adalah promosi sumber daya kawasan demi membangun kedaulan ekonomi, via sektor pertanian dan SDA lainnya. Aktor pembangunan tidak hanya diajak untuk memikirkan kenaikan produksi dan produktivitas, namun juga diajari berpikir menyusun nilai tambah komoditas, termasuk strategi bisnis maupun pemasaran. Tahapan-tahapan kunci untuk menjalani model pembelajaran dibawa ke arena dengan level partisipasi yang dalam sehingga pemberdaytaan berjalan secara natural, bukan sekedar mengadopsi program pelatihan yang serba satu arah. Upaya ini ditempuh tentu dengan dasar bahwa warga desa/petani bukanlah komunitas yang defisit pengetahuan (lokal). Lebih dari segalanya, pembanynan kawasan perdesaan disusun untuk memulihkan modal sosial dengan pondasi sistem nilai (kebudayaan) yang melekat pada masing-masing komunitas. Dengan jalan ini, pembangunan menjadi ritus yang tidak asing bagi warga. Pemangku kepentingan diberi ruang yang lebar untuk menglolah pengetahuan dan kebijakan lokal sebagai sumbu pembangunan. Pilar ini memperteguh bangunan yang ditancapkan oleh warga dalam kerja-kerja sebelumnya. Model-model pembanguna inilah yang sekarang bergulir dan menjadi frasa baru pemberdayaan, tidak dibebani dengan target massif dan penyeragaman akut.

    Terakhir, penting dipahami pula dimensi yang menopang keberhasilan pembanguna kawasan. Sekurangnya lima dimensi penyangga pembangunan kawasan mesti hadir di lapangan, yakni : 1) Konsensun (antardesa). Desa yang bergabung harus merumuskan dan mengambil keputusan bersama ats konsep dan matriks kolaborasi pembanguna kawasan; 2) Keterpaduan (hulu-hilir). Kawasan yang berhasil bukan hanya harus fokus, tetapi juga bisa juga memadukan aktivitas dari hulu (produksi) sampai hilir (pemrosesan, distribusi, pemasaran, dll); 3)Kelembagaan (organisasi dan aturan main). Memapankan organisasi ekonomi (Bumdes bersama atau yang lainnya) untuk menopang pengembangan kawasan merupakan kenoscayaan, termasuk menyusun segenap aturan main agar organisasi ekonomi itu mapan; 4) Komunitas (alas gerakan). Pembangunan kawasan mesti merupakan gerakan warga dan pemangku kepentingan pada tingkat lokal, bukan semata hasrat pemerintah, pendamping, atau pelaku di luar kawasan; dan 5) Keberlanjutan (pengelolaan). Pembangunan kawasan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, namun pengembangan terus-menerus. Disini dibutuhkan komitmen keberlanjutan dari seluruh pemangku kepentingan dengan menghidupkan seluruh potensi lokal.

Oleh : AHMAD ERANI YUSTIKA