RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2018


  Jumat, 26 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpkp

Pada hari Senin - Rabu, tanggal 15-17 Oktober 2015 dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan (RAKORNAS PKP) Tahun 2018.

RAKORNAS PKP dibuka oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pendamping kawasan perdesaan.

Dalam kegiatan Rakornas ini mendiskusikan antara lain :

      1. Matrik Multisektoral Rencana Aksi PKP Tahun Anggaran 2019

      2. Pembahasan detail dokumen pendukung program/ kegiatan Tahun Anggaran 2019,

      3. Evaluasi detail pelaksanaan program/kegiatan PKP Tahun 2015 s/d 2018

Beberapa rumusan hasil pelaksanaan RAKORNAS PKP antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Pentingnya Pembangunan Kawasan Perdesaan agar desa-desa berkolaborasi dalam mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan guna menciptakan skala usaha yang besar sehingga memperkuat posisi tawar dan menjadi “price taker” (penentu harga).
  2. Peserta telah mendapatkan penjelasan tentang Kebijakan Kementerian Desa, PDTT terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2019 antara lain 1) Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), 2)  Pengembangan Bumdesa Bersama, dan 3) Pembangunan Embung.
  3. Seluruh pihak terkait, sepakat untuk  menjadikan usulan kegiatan yang ada di dalam dokumen RPKP, sinkron dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
  4. Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung penyiapan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Pemerintah Daerah mengharapkan alokasi pendanaan pembangunan kawasan perdesaan yang bersumber dari APBN khususnya dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigasi dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kawasan perdesaan.
  6. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan agar sesuai dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah.
  7. Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan tidak cukup mengandalkan beberapa Kementerian/Lembaga saja, untuk itu perlu melibatkan lebih banyak Kementerian/Lembaga lain dan sektor swasta sesuai lingkup pembangunan kawasan perdesaan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  8. Model implementasi pembangunan kawasan perdesaan yang melibatkan multi sektor seperti di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Berau, diharapkan dapat direplikasi di daerah lain sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
  9. Kepemimpinan (leadership) yang kuat di daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan.
  10. Perlu adanya peningkatan kualitas mekanisme dan penguatan kelembagaan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan.
  11. Dalam rangka mengetahui perkembangan Kawasan Perdesaan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 46/DPKP/SK/04/2018 tentang Indeks Pekembangan Kawasan Perdesaan (IPKP). Pendamping Kawasan Perdesaan telah mendapatkan penjelasan teknis tentang tatacara pengumpulan data dan informasi IPKP, dan selanjutnya akan melakukan pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam mengukur tingkat perkembangan kawasan perdesaan.

Kehadiran pendamping kawasan perdesaan telah sangat membantu optimalnya penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Diharapkan di masa yang akan datang perannya dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.