Pertajam RPJMN 2020-2024, Kemendes PDTT Gelar Rapat Konsultasi Regional


  Selasa, 09 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpkp

Yogyakarta – Pada tanggal 4-6 Oktober 2018, Biro Perencanaan Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan Rapat Konsultasi Regional (RAKONREG) wilayah Jawa dan Sumatera di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Diselenggarakannya kegiatan tersebut bertujuan untuk menampung input/masukan dalam rangka penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh 107 peserta, terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Bappeda Provinsi, Dinas PMD Provinsi, Donas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa serta Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas PMD Kabupaten se Provinsi DIY.

Rakonreg diperlukan untuk meminimalkan deviasi ketepatan sasaran perencanaan pembangunan yang direncanakan oleh pusat dan juga daerah. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui forum ini berharap bisa medapatkan masukan terkait kebutuhan dan permasalahan pembangunan di daerah masing-masing serta mencari peluang dan potensi yang dapat menjadi sasaran pembangunan meliputi bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai bahan input kebijakan RPJMN 2020-2024. Hal ini akan memudahkan K/L yang membidangi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk lebih dalam menggali problematika pembangunan di Daerah untuk dijadikan isu-isu strategis dalam input penyusunan RPJMN 2020-2024.

“Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota” ujar Syahrul, sekalu Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan saat memberikan paparan terkait kebijakan pembangunan Kawasan Perdesaan tahun 2020-2024.

Lingkup Pembangunan Kawasan Perdesaan (UU 4/2016 Pasal 83) :

  1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota
  2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
  3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat Guna
  4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi

Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas (PP 47/2015 Pasal 124) :

a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;

b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;

c. Penguatan kapasitas masyarakat;

d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.