Koordinasi dan Evaluasi Keserasian Kawasan Perdesaan


  Selasa, 09 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpkp

Bandung-Pada hari Kamis, 04 Oktober 2018, bertempat di eL Royal Hotel Bandung telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Keserasian Kawsan Perdesaan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan tujuan Sosialisasi dan Sinkronisasi program dan rencana, menjaring dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dan merumuskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan Kawasan Perdesaan yang lebih baik.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi ini dihadiri dari 30 Provinsi dan 75 kabupaten terpilih yang erdiri dari 60 lokasi KPPN dan 15 Kawasan yang diwakili aparatur pemerintah provinsi yang diwakili pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten. Dalam pembukaan Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Ibu Harlina Sulistyorini menyampaikan arahannya terkait dasar hukum, sasaran, gambaran dan kerangka dasar dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Diperlukan sinergitas kemitraan untuk pembangunan Kawasan Perdesaan antara pemerintah, akademisi dan industri. Pemerintah bertugas akan menciptakan lingkungan kondusif dan Intervensi Kebijakan sedangkan akademisi bertugas untuk membantu menciptakan SDM yang handal, melakukan penelitian untuk menciptakan inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. Industri mempunyai tugas sebagai pelaku ekonomi, mitra off taker, pengguna hasil inovasi dan pengolah hasil komoditas. Diharapkan kepada kawasan perdesaan yang sudah diberikan bantuan dari Ditjen PKP dapat membuat profil kawasan perdesaan yang dapat menginformasikan gambaran umum, potensi dan komoditi unggulan, luasan tanam, panen dan produksi, SDM yang terserap, delineasi kawasan dan jalinan mitra kerjasama.

Direktur Perencanaan Ditjen PKP Bapak Syahrul Mado dalam kesempatan ini juga menyampaikan langkah-langkah strategis dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan antara lain :

  1. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa);
  2. Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah;
  3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan;
  4. Perumusan model pendanaan khusus untuk pengembangan Kawasan Perdesaan.

Harapannya, Rapat Koordinasi dan evaluasi keserasian kawasan perdesaan dapat memberikan keserasian dokumen dan lokasi agar harapan dari pemerintah pusat dan daerah dapat mencapai target nasional.