Konsolidasi Kerja Sama dan Kemitraan Berbasis Prukades


  Rabu, 03 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpkp

Pada hari Rabu, 25 September 2018, bertempat di Hotel Lorin Solo telah diselenggarakan Rapat Konsolidasi Kerjasama dan Kemitraan berbasis Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) di Kabupaten. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Desa, PDTT memfasilitasi masyarakat desa melalui Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan Prukades.

Rapat Konsolidasi yang melibatkan seluruh Kabupaten dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal kementerian Desa, PDTT, Bapak Anwar Sanusi, Phd.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendesa mengatakan bahwa dalam upaya membangun desa, saat ini semua pihak dituntut untuk memiliki paradigma pembangunan yang lebih maju. Pembangunan tersebut yaitu menggunakan cara pandang pembangunan yang terbuka (inklusif) dan transformatif (memberdayakan). Salah satu upayanya adalah dengan penandatanganan 340 MoU antara Kementerian Desa, PDTT; Pemerintah Kabupaten yang diwakili Bupati; dan segenap mitra usaha.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber baik dari internal Kemendesa maupun dari instansi lain. Adapun narasumber yang hadir ialah Staf Khusus Presiden RI bidang Ekonomi; Staf Ahli Menteri Desa, PDTT Bidang Pengembangan Wilayah; Advisor Menteri Desa, PDTT Bidang Hukum dan Kebijakan Publik; Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; Ketua Umum Komisi Penyelarasan TIK; PT HQ Corpora Putera; PT Perikanan Nusantara (BUMN); dan PT Krambil Idjo. Keseluruhan Narasumber membahas isu penguatan dan pengembangan Prukades melalui bidangnya masing-masing.

Selain itu, Rapat Konsolidasi ini juga menyertakan fasilitasi tindak lanjut MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya. Peserta daerah yang hadir dibagi menjadi beberapa desk (ruangan) untuk melakukan pertemuan intensif Bersama perusahaan yang difasilitasi oleh Kementerian Desa, PDTT.

Harapannya, Rapat Konsolidasi Kerjasama dan Kemitraan Berbasis Prukades di Kabupaten yang juga merupakan salah satu upaya Kementerian Desa, PDTT memfasilitasi tindak lanjut MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan terciptanya Kesepahaman Bersama (MoU) yang baru berbasis Prukades di daerahnya masing-masing.(fiq)