Rapat Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas


  Kamis, 27 September 2018 Kegiatan Ditjenpkp

BOGOR - Dalam rangka memperkuat pondasi Zona Integritas, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan Rapat Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 27 September 2018. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Plt. Inspektur Jenderal, dan Inspektorat Wilayah V menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Harlina Sulistyorini. “Rapat Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dalam hal ini ditetapkan sebagai pilot project Zona Integritas untuk menerapkan reformasi birokrasi sehingga harapannya akan terselenggaranya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana  tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi  Birokrasi  yaitu (1)  Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, (2) pemerintah yang bersih dan bebas KKN,  (3)  serta peningkatan pelayanan publik”, ujar Harlina Sulistyorini ketika memberikan sambutan dalam pembukaan rapat.

“Adapun tujuan rapat pelaksanaan dan penguatan Zona Integritas di Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah untuk menyamakan persepsi dari berbagai personil baik Eselon I, II, III, staf fungsional dan PPNPN sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Zona Integritas tersebut, yaitu menjadi wilayah bebas dari tindakan korupsi dan zona wilayah birokrasi bersih dan melayani,” ujar Markos Efendi selaku Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan ketika membacakan laporan sebagai ketua panitia.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria  manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Dengan diadakannya kegiatan Rapat Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas diharapkan dapat memperkuat pemahaman bagi setiap pejabat maupun staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan demi mewujudkan serta mempertahankan predikat sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.