UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DESA-DESA


  Jumat, 26 April 2019 Berita Ditjenpkp

UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DESA-DESA

Agus Purwoko

(Pendamping Kabupaten Sleman) 

Ketika mendapatkan kabar diterima untuk formasi pendamping manajemen Kawasan Perdesaan yang pertama muncul di benak saya adalah sejumlah pertanyaan. Apa tugas pokok pendamping Kawasan Perdesaan? Bagaimana tugas-tugas itu harus dilaksanakan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu mengganggu, karena saya yakin sebelum menjalankan tugas pasti ada pelatihan yang akan menjelaskan tugas dan teknis pendampingan Kawasan Perdesaan. Benar dugaan saja, selang beberapa hari kami mendapatkan pembekalan yang dipusatkan di Jakarta. Pembekalan hanya berlangsung 2 hari dengan materi yang cukup padat. Salah satu materi yang penting adalah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai bagian dari pelaksanaan mandat UU Desa No. 6 Tahun 2014.

Banyak peserta pelatihan yang tidak asing bagi saya. Kebanyakan pendamping Kawasan Perdesaan yang hadir dalam pelatihan adalah orang-orang yang sudah saya kenal berpengalaman di bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Meskipun demikian kebanyakan dari peserta sama-sama masih berusaha untuk memahami dan mencari bentuk pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan ini. Hal yang baru tersebut justru menjadi tantangan bagi para pendamping untuk menguatkan tekad segera terjun di lapangan. Selesai pembekalan para pendamping langsung dimobilasi ke kabupaten yang menjadi lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tidak ada dana pendampingan untuk menjalankan tugas fasilitasi di lapangan. Itu menjadi tantangan tersendiri tentunya agar proses dan mekanisme pendampingan  nantinya dapat berjalan dengan  lancar. “Pandai-pandailah beradaptasi dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak,“ begitulah saya membekali diri di lapangan. Sempat juga saya merasa iri dengan Direktorat P3MD Kemendesa yang semua kegiatan terkesan memiliki dana yang cukup. Sementara direktorat PKP yang sama-sama di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkesan dananya sangat terbatas. Bukankah kawasan perdesaan dengan berbagai ragam potensi unggulan tentunya perlu mendapat perhatian dan support pendanaan  yang cukup ke depannya?

Respon Pemerintah Daerah

Berbekal Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendesa tentang penugasan Pendamping Kawasan Perdesaan, saya  mulai mengawali kegiatan memperkenalkan diri. Sebagaimana lazimnya mengawali tugas, kami berdua kulo nuwun pada pihak-pihak terkait secara berjenjang. Kami sowan kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Masyarakat (BPPM) DIY; Kabid Pemberdayaan Masyarakat di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat  dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman dan Kepala Bappeda Sleman beserta jajaran Kabid yang ada. Saya cukup yakin dengan bekal surat tersebut semuanya akan berjalan lancar. Namun yang terjadi di Kabupaten Sleman tidak seperti yang saya bayangkan. Pemeritah Daerah dalam hal ini Pemda Sleman ragu-ragu dan bingung, karena belum tahu pendampingan Kawasan Perdesaan masuk pada leading sector OPD mana. Hampir semua surat dari pusat selalu ditujukan pada BPPM Propinsi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)/BKBPMPP di Kabupaten. Namun di BKBPMPP Sleman tidak mengetahui proses awal terkait dengan Kawasan Perdesaan. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Bappeda di Bidang Ekonomi Subbag Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Itupun juga cuma berjalan satu bulan. Selanjutnya kami dikembalikan pada yang tahu dan mengikuti proses awal penentuan Kawasan Perdesaan yaitu Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman sampai tulisan ini dibuat.

Saya menyampaikan hal itu sebenarnya mempunyai maksud agar  setiap kegiatan atau program apapun yang menyangkut jalur hierarki dari pusat-daerah didahului dengan koordinasi dan sosialisasi antar pemangku kepentingan terutama sosialisasi dari pusat (Kementerian) dengan Pemerintah Daerah sebagai lokasi program atau kegiatan tersebut. Pembangunan kawasan perdesaan dengan tenaga pendampingnya untuk tahun 2016 tampak tidak diawali dengan koordinasi dan sosialisasi tersebut. Sementara daerah terkesan “lepas tangan” dan kurang maksimal dalam mengawal kegiatan atau program dimaksud. Akhirnya lagi-lagi pendamping yang harus memberikan dan meyakinkan daerah terkait dengan program ini. Jika semuanya “klop”, daerah juga sudah paham, tentunya kami tidak akan dilempar kesana kemari. “Itulah artinya pengalaman sebagai guru kami yang paling berguna”.

Awal Pembentukan

Dalam menjalankan tugas saya berpegang pada pertunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang menjadi acuan tugas pendampingan. Acuan tersebut lengkap dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi turunannya. Acuan lain yang kami gunakan dalam melakukan tugas pendampingan adalah dokumen pendukung yang ada pada proses fasilitasi pembentukan Kawasan Perdesaan. Langkah awal saya dalam kegiatan pendampingan “tentunya setelah kulo nuwun sana sini” adalah merunut proses fasilitasi awal yang telah dilakukan sesuai dokumen yang telah dihasilkan dari proses tersebut.

Dari proses identifikasi yang kami lakukan diperoleh informasi bahwa fasilitasi awal pembentukan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Universitas Tidar Magelang Jawa Tengah bekerjasama dengan Bappeda Sleman. Penetapan dilakukan melalui beberapa tahap; survei, konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kecamatan, dan Pemerintah Desa, pemilihan dan penetapan kawasan perdesaan, analisis dan evaluasi hasil identifikasi, konsultasi dan fasilitasi masyarakat, kegiatan  dan pembentukan serta Legalisasi kawasan perdesaan (draft) yang belum ada sosialisasi.

Setelah proses tersebut tentunya dihasilkan sebuah dokumen yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti kegiatan ini. Namun apa yang terjadi? Dokumen akhir kegiatan tersebut tidak atau belum disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Sleman. Semestinya dilakukan sosialisasi dan umpan balik terhadap hasil kajian sesuai tahapan penetapan kawasan perdesaan. Namun sampai mobilisasi pendamping, awal Agustus 2016, sosialisasi itu tidak pernah dilakukan. Bahkan dokumennya pun tidak ada. Sampai akhirnya saya harus melacak sampai ke Universitas Tidar di Magelang. 

Dari identifikasi proses dan dokumen kegiatan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa proses fasilitasi awal penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sleman belum maksimal. Lima Desa dari 3 Kecamatan sebagai lokus kegiatan mestinya diberikan umpan balik sehingga mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya.

Ilustrasi kegiatan pendampingan tersebut sudah dapat memberikan gambaran bahwa untuk fasilitasi Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sleman harus dilakukan review dan proses penyempurnaan meskipun saya yakin itu tidak mudah. Namun demikian dengan mengacu pada dokumen dan tahapan awal sebelumnya perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut demi terwujudnya Kawasan Perdesaan di Sleman yang partisipatif.

Pertemuan dengan para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat

Identifikasi yang saya lakukan diantaranya adalah melakukan cross cek lapangan dan dokumen awal terkait fasilitasi awal yang berhubungan dengan penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sleman hasil kajian tim Universitas Tidar Magelang bersama Bappeda Kabupaten Sleman. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan kajian terhadap dokumen yang telah dihasilkan oleh kerjasama Perguruan Tinggi dengan  Pemerintah Daerah terkait dengan Penetapan Kawasan Perdesaan. Selain itu, juga melaksanakan fasilitasi koordinasi dengan para pihak dan SKPD terkait, Kecamatan, Pemeritah Desa, Tokoh masyarakat/Bappeda; BKB PMPP, Dinas Pertanian; Dinas SDA; BP3K Kecamatan ; Pemerintah Kecamatan; Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat.

Satu harapan proses tahapan dalam penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kaidah regulasi yang ada. Selain itu saya juga memfasilitasi pertemuan aparat pemerintahan Desa, tokoh masyarakat kelompok masyarakat untuk menjelaskan gambaran umum program kerja sama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan maupun untuk sosialisasi Permendesa No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sambutan Masyarakat 

Selama kurun waktu 2 bulan awal tugas saya telah banyak melakukan diskusi dan koordinasi dengan para pihak terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan potensi ketahanan pangan. Semua desa dan kecamatan antusias menyambut fasilitasi Kawasan Perdesaan ini. Masyarakat Desa melalui pemerintah Desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, Gapoktan, P3A terbuka menyampaikan potensi yang dimiliki desa dan kelompoknya, termasuk permasalahan yang ada saat ini. Dinas OPD terkait pun cukup wellcome dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ini.

Ada sesuatu yang menarik, mereka semua kompak tanpa dikomando tatkala datang pertama kali, yakni mempertanyakan kegiatan ini kapan dan berapa besar dana kegiatannnya? Ternyata asumsinya, ada program maka pasti ada dana, masih berkembang secara luas di masyarakat. Namun tidak begitu sebenarnya dengan fasilitasi Kawasan Perdesaan di tahun 2016 ini. Butuh pengertian, penyadaran kepada masyarakat secara luas. Tugas semua pihak termasuk pendamping tentunya agar dapat memberikan gambaran secara nyata kepada masyarakat tersebut dan juga para pemangku kepentingan di daerah.

Kegiatan fasilitasi dengan aparat pemeritah Desa; tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan para pihak/pihak-pihak terkait bukan berarti tanpa kendala. Kendala cukup dirasakan tatkala pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingan tidak diikuti  dengan dana untuk kegiatan fasilitasi selama pendampingan. Namun demikian hal tersebut dapat disikapi dan diatur terkait dengan pola dan model pendampingan yang dilakukan.  Salah satu solusinya adalah kegiatan fasilitasi kegiatan pertemuan dengan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat/kelompok masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan rutin yang telah ada dan berjalan selama ini di masyarakat.

Kelanjutan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sleman dengan potensi ketahanan pangannya akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan potensi tersebut. Dari komunikasi yang saya lakukan setidaknya bisa dikenal kelompok-kelompok terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan seperti Gapoktan, Kelompok P3A/Gabungan P3A. Fasilitasi awal telah dilaksanakan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat melalui pertemuan-pertemuan kelompok tani dan tokoh masyarakat yang lain.

Dalam kesempatan temu forum saya sempat menyampaikan beberapa isu penting terkait kawasan perdesaan. Forum komunikasi dan koordinasi juga menghasilkan hal-hal penting diantaranya desa-desa sepakat dalam pembentukan kawasan perdesaan potensi ketahanan pangan dan kerjasama antar desa dengan mengikuti proses dan mekanisme yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi desa yang ada.

Meskipun dokumen kegiatan yang telah dihasilkan oleh Universitas Tidar dijadikan sebagai pijakan dalam dan bahan pokok untuk rujukan dalam kegiatan ini, namun hal penting yang perlu dilakukan adalah memastikan kesesuaian terkait dengan kawasan perdesaan dengan stakeholder dan pihak-pihak terkait.

Di samping itu, menurut saya hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah koordinasi para pihak terkait (desa-kecamatan-kabupaten) kiranya masih perlu difasilitasi dan terus dioptimalkan dalam rangka proses tahapan penetapan dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Sleman. Hal ini karena dokumen awal yang dihasilkan perlu dilakukan upaya perbaikan terutama rencana aksi program kegiatan yang belum mencerminkan kebutuhan secara nyata di masyarakat. Dengan kata lain program masih sangat makro. Pada proses penyusunan dokumen RPKP perlu mendapat dukungan dan dilaksanakn semestinya oleh Tim TKPKD dan semua pihak dalam hal ini pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan aspek masyarakat yang lebih tahu terhadap persoalan yang ada. Pembangunan yang direncanakan secara partisipatif akan dapat mewujudkan mimpi kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan kawasan perdesaan.