Rapat Sosialisasi Advokasi Hukum Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan


  Sabtu, 20 April 2019 Berita Ditjenpkp

Rapat Sosialisasi Advokasi Hukum

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kamis, 18 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Advokasi Hukum Direktorat Jenderal  Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bertempat di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ASN dan Non ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari Biro Hukum, Sekjen Kemendesa PDTT, Direktur B pada Jam Intel Kejaksaan Negeri, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Hukum LKPP serta Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP.

Pada kegiatan tersebut, disampaikan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, hal yang sering dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tindak korupsi. Sehingga, sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2017 pemerintah wajib hadir ketika ASN menghadapi permasalahan terkait pengadaan barang/jasa. Pola penegakan hukum modern saat ini menggunakan Pola TP4 dalam rangka preventif. Tp4 diadakan dalam rangka deteksi dini, cipta kondisi dan cipta opini sebagai upaya preventif penegakan hukum. Selain itu, pengadaan barang/jasa harus mencapai tujuan, baik nasional, organisasi, maupun pengadaan itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengadaan meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang menggambarkan ruang lingkup kegiatan. Awal perencanaan swakelola perlu didefinisikan sasaran dan siapakah yang akan menjadi perencana, pengawas, maupun pelaksananya, tujuannya agar saat pelaksanaan audit nanti baik input, cara, maupun output nya sudah sesuai dengan standar. Untuk mencapai kesesuaian standar dalam proses pengadaan barang/jasa juga perlu dicermati: Barang/jasa yang dibutuhkan, perkiraan harga, dan Pelaksananya.

Adapun Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pemahaman teknis tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Ditjen PKP sebagai upaya antisipasi terhadap penyimpangan hukum;
2. Menyelaraskan pemahaman dari masing-masing pejabat eselon II, III, IV, dan staff dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah