Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2019


  Kamis, 31 Januari 2019 Kegiatan Ditjenpkp

    Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan pada tahun anggaran 2019. Lokus pada tahun 2019 difokuskan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang sudah ditetapkan oleh BAPPENAS. Bantuan ini ditujukan untuk  mempermudah masyarakat Kawasan Perdesaan melaksanakan kegiatan ekonominya sesuai dengan potensi wilayahnya dalam bidang pertanian, perikanan, dan/atau pariwisata.

      Dalam pelaksanaannya diawali dengan mengadakan rapat sosialisasi dan koordinasi dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah guna mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan jalan kawasan perdesaan dan mengkoordinasikan kelengkapan dokumen; alasan pemilihan lokasi; dan alasan pemilihan jenis konstruksi. Rapat Sosialisasi Dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2019 diadakan pada tanggal 24-26 Januari 2019 di Hotel Vasa, Surabaya.  Rapat ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ibu Harlina Sulistyorini.

      Dalam pembukaannya Ibu Harlina Sulityorini menyampaikan bahwa intervensi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan terbatas pada kawasan perdesaan, agar tidak ada tumpang tindih antara tupoksi Ditjen PKP dan PPMD. Ibu Harlina Sulistyorini juga menjelaskan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada daerah penerima bantuan, serta evaluasi dokumen yang telah kami terima. “Diharapkan setelah kegiatan ini dokumen yang telah masuk dapat dilelang secepatnya. Selain itu saya ucapkam terima kasih kepada Kabupaten yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua” kata Ibu Harlina Sulistyorini menutup pembukaan acara Rapat malam itu.

     Hadir 14 Perwakilan Kabupaten yaitu Kab. Poso (Kadis PMD dan Kadis PUPR), Kab. Manggarai Barat (Kabid dan Staf PUPR,  Kab. Kotawaringin Barat (Kabid dan Kasie PUPR), Kab. Banjar (Kadis dan Kasie PUPR), Kab. Manokwari (Kadis dan Kasie PU), Kab. Aceh timur (Kadis dan Kasie PUPR), Kab. Kutai Timur (Staf PU), Kab. Wakatobi (Kadis PU dan Staf), Kab. Samosir (kabid dan staf), Kab. PakPak barat (Kasie PUPR), Kab. Tabanan (kadis dan kabid PUPR), Kab. Buol (Kadis PMD dan Kabid PU), Kab. Barru (Kadis dan Kabid), dan Kab. Merauke (Kadis dan Kasie PUPR).

     Pada hari kedua tanggal 25 Januari 2019, kegiatan rapat diawali dengan paparan dari Bapak Syahrul Mado, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan judul “Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Sebagai Pendorong Pertumbuhan Kawasan Perdesaan”.  Pada kesempatan ini beliau memberikan penjelasan mengenai paradigma desa membangun dan membangun desa. Permasalahan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan menjadi sorotan.  Direktur PPKP ini menyampaikan bahwa “Aktifitas PKP harus dituangkan dalam RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan), Kawasan perdesaan yang telah ditetapkan oleh Bupati harus linear dengan kawasan strategis, jika diluar itu kita dan PU merekomendasikan untuk merevisi Tata Ruang, dengan mempertimbangkan RPJMD”.

     Dalam pembangunan jalan Kawasan perdesaan pemerintah daerah harus melengkapi administrasi berupa Proposal surat bupati,  hal ini bertujuan untuk agar pemerintah daerah mengetahui ada pekerjaan ini; Surat kesediaan menerima hibah, agar ada biaya pemeliharaan dan peningkatan setelah ada pekerjaan kami; Surat lahan bebas sengketa; Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis; Foto-foto kondisi existing lahan guna memberikan gambaran sebelum pembangunan; Spesifikasi teknis dan ringkasan pekerjaan. Bapak Robi Suherman selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan agar pemeriintah daerah khususnya dinas teknis terkait agar memperhatikan kembali kepada Gambar dan RAB haruslah sesuai, antara gambar teknis yang menggambarkan Panjang, Lebar dan Tebal dengan volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). (ZPS)