MENGHILANGKAN SEKAT-SEKAT DESA


  Selasa, 11 Desember 2018 Kegiatan Ditjenpkp

MENGHILANGKAN SEKAT-SEKAT DESA

Ali Bas

(Pendamping Manajemen, Kabupaten Bone)

Sejak bertugas sebagai pendamping manajemen di Kabupaten Bone pada Juli 2017, saya langsung fokus memfasilitasi 4 kawasan yang terbentuk pada tahun 2017. Kawasan ini meliputi; 1) kawasan Wanua Tonra yang berada di Kecamatan Tonra, 2) kawasan Lamputoa di Kecamatan Kajuara, 3) kawasan Libureng di Kecamatan Libureng dan 4) kawasan Pelita Mas Ujung Barat yang mencakup Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja dan Kecamatan Bengo. Keempat kawasan ini memiliki potensi dan sumber daya alam tersendiri yang menjadi keunikannya masing-masing. Selain keempat kawasan ini, ada juga sebuah kawasan yang sudah terbentuk sebelumnya pada tahun 2016, yaitu kawasan Mallusetasi[1] yang berada di Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge.

Saya mencoba mempelajari secara lebih seksama kawasan ini. Kisah berikut merupakan hasil pembelajaran saya. Kawasan Mallusetasi ini merupakan sentra pengembangan rumput laut dan kepiting bakau mengingat kawasan ini berada di hamparan di sekitar pinggir laut. Delineasi secara umum kawasan ini lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan yang berdekatan satu desa dengan desa lainnya. Dengan demikian, pengalokasian ruang kawasan ini juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan kebijakan nasional dan daerah. Adapun desa-desa yang tergabung dalam kawasan Mallusetasi berdasarkan hasil delineasi tersebut adalah 1) Desa Lamuru dan 2) Desa Mattoanging yang merupakan wilayah Kecamatan Tellu Siattinge, serta 3) Desa Latonro, 4) Desa Laoni dan 5) Desa Panyiwi yang merupakan wilayah Kecamatan Cenrana.

Empat dari lima desa tersebut adalah termasuk kategori desa tertinggal tetapi potensial untuk dikembangkan, sementara satu desa lainnya yaitu Desa Lamuru memiliki kategori desa berkembang karena memiliki berbagai potensi dan sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Pertama, Di desa ini terdapat sebuah pasar yang ramai dikunjungi oleh beberapa desa dan kecamatan tetangga. Kedua ada akses jalan aspal ke dan dari Desa Lamuru yang mudah dijangkau baik melalui jalur darat dengan kendaraan roda dua atau roda empat maupun jalur laut dan sungai dengan menggunakan kapal/perahu. Ketiga, di desa ini terdapat sebuah Puskesmas yang sangat ramai yang setiap harinya melayani warga Desa Lamuru serta warga dari 4 desa lainnya. Keempat, ada sebuah Kelompok Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang sudah beroperasi dan memperoduksi berbagai macam industri hilir dengan bahan baku rumput laut, kepiting bakau, udang dan ikan. Kelima, desa ini memiliki sebuah dermaga besar yang dapat menampung kapal-kapal besar yang bersandar setelah melakukan aktivitas penangkapan ikan di Laut Teluk Bone.

Pada Tahun 2015, Kawasan Mallusetasi mendapat bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berupa 1 unit kapal tangkap ikan dengan kapasitas 17 GT yang diberi nama “KM Jaya Samudra 07” dan seperangkat alat tangkap ikan yang ditempatkan di Desa Lamuru. Pada tahun 2016, Desa Lamuru dan Desa Mattoanging mendapatkan bantuan dari UBK Mappideceng untuk ibu-ibu nelayan berupa peralatan dan dana. Dan pada tahun 2017, salah satu desa dalam kawasan ini yaitu Desa Latonro mendapat bantuan berupa ‘pembangunan pabrik pakan ikan mini’. Pemahaman masyarakat dan pemerintah desa tentang bantuan tersebut adalah bahwa bantuan yang disampaikan ke kedesanya itu dikelola oleh desa karena ada kontribusi desa seperti lahan terhadap bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan tiga desa lainnya merasa tidak nyaman karena tidak mendapatkan bantuan dari pusat. Akibatnya, terjadi sekat-sekat desa di antara desa-desa yang tergabung dalam kawasan Mallusetasi ini dan dampaknya adalah kesulitan dalam mempertemukan semua desa dalam kegiatan kawasan perdesaan.
 

Pengorganisasian BKAD Mallusetasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa bisa melakukan kerjasama antar desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal atau penyelesaian masalah antar desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, lima desa ini telah bergabungan dalam kawasan Mallusetasi dan memiliki potensi ekonomi bersama berupa perahu tangkap ikan, UBK yang mengelola hasil perikanan dan pabrik pakan ikan mini. Namun demikian, ada sejumlah masalah dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat: perahu tangkap ikan saat ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, UBK mulai tersendat dan pabrik belum berfungsi karena ada alatnya yang rusak. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan pengelolaan sumberdaya bersama tersebut, maka perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (selanjutnya disebut BKAD) dimana kelima kepala desa bertindak sebagai komisaris yang ditetapkan melalui peraturan bersama kepala desa tentang BKAD Kawasan sebagai payung hukumnya, dan untuk pelaksana teknisnya dibentuk unit usaha seperti Bumdes Bersama.
 
Pada tanggal 9 Desember 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone bersama pendamping kawasan melakukan sosialisasi dan pembentukan BKAD dan Bumdes Bersama di Kecamatan Cenrana dan pada tanggal 11 Desember 2019 di Kecamatan Tellu Siattingnge sebagai Wilayah Kawasan Mallusetasi. Dalam sosialisasi tersebut desa-desa yang tergabung dalam kawasan Mallusetasi sepakat membentuk BKAD Mallusetasinamun terkendala di 2 desa yaitu 1) Desa Lamuru dan 2) Desa

Mattoanging dengan alasan belum memiliki Peraturan Desa mengenai Kerjasama Desa mengingat keduanya bukan merupakan lokasi bekas PNPM-Mandiri Perdesaan. Selanjutnya DPMD Kabupaten Bone bersama dengan pendamping kawasan melakukan sosialisasi kerjasama antar desa dan pihak ketiga pada tanggal 19 Maret 2018 di Kecamatan Cenrana dan tanggal 23 April 2018 di Kecamatan Tellu Siattinge. Sebagai hasil sosialisasi ini, masyarakat dan pemerintah desa mulai menyadari akan pentingnya BKAD dan Bumdes Bersama dalam meningkatkan perekonomian desa-desa melalui kawasan perdesaan.

(Photo Pemilihan Pengurus BKAD Kawasan Libureng Kec. Libureng Kab. Bone)

Pada tanggal 2 April 2018, diadakan rapat pembentukan pengurus BKAD dan pembahasan AD/ART BKAD Mallusetasi yang dihadiri oleh semua kepala desa, tokoh masyarakat dan calon pengurus BKAD masing-masing desa yang tergabung dalam kawasan di Kantor Desa Mattoanging. Hasil pemilihan tersebut, pengurus yang terpilih yaitu; Saipul sebagai ketua perwakilan Desa Laoni, A. Ade Wibawa sebagai sekretaris perwakilan Desa Lamuru, Hj. Suryani sebagai bendahara perwakilan Desa Mattoanging dan Sabaruddin sebagai bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama perwakilan Desa Panyiwi serta Abd. Halik sebagai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa perwakilan Desa Latonro. Pengurus yang terpilih langsung memfasilitasi pembahasan AD/ART BKAD Mallusetasi yang telah disusun sebelumnya bersama dengan pendamping dan perwakilan masing-masing desa kawasan.

(Rapat Koordinasi Pembinaan Kawasan Perdesaan Tahun 2018)
 

Dengan terbentuknya pengurus BKAD Mallusetasi yang sudah dilengkapi dengan Permakades, AD/ART BKAD Mallusetasi maka pengurus BKAD bersama dengan pendamping melakukan lobi dengan kepala desa berkaitan keberpihakan APBDesa terhadap kegiatan kawasan perdesaan. Dari hasil lobi tersebut, semua desa yang tergabung dalam kawasan menganggarkan di APBDesa Tahun Anggaran 2018 berupa dana penyertaan Bumdes Bersama di masing-masing desa sebanyak Rp. 25.000.000.- sebagai dana awal untuk pengoperasian Kapal Tangkap Ikan yang ada di Desa Lamuru dan Pabrik Pakan Ikan yang ada di Desa Latonro, Pelatihan BKAD sebanyak Rp. 5.000.0000.- dan Pelatihan Bumdesma sebanyak Rp. 5.000.000.- serta kegiatan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kawasan perdesaan.

Perubahan pola pikir yang terjadi

Pemahaman pemerintahan desa dan masyarakat terhadap pentingnya BKAD Kawasan Perdesaan diawali dengan sosialisasi dan pembentukan BKAD dan Bumdes Bersama dan sosialisasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten dan Pendamping Kawasan Perdesaan. Dengan dasar pemahaman tersebut, maka desa-desa yang ada di Kawasan Mallusetasisepakat membentuk BKAD berdasarkan Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kawasan perdesaan.

Terbentuknya BKAD Mallusetasi ini menjadi awal terjadinya perubahan pola pikir di antara pemerintahan desa dan masyarakat dimana BKAD melaksanakan tugas dalam merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerjasama dan memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa tanpa dibarengi dengan pembiayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tanpa disertai dana, sejumlah kegiatan dan tugas BKAD tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Ada beberapa catatan lain dengan keberhasilan pembentukan BKAD sebagai berikut. 1) adanya kesadaran desa untuk mengalokasikan dana penyertaan ke Bumdes bersama, pelatihan BKAD, pelatihan Bumdesma, 2) sekat-sekat desa sudah tidak kelihatan lagi, dan 3) adanya aksi kolektif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum bahwa keberadaan BKAD di 5 Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bone merupakan angin segar bagi penggiat kawasan perdesaan terutama pendamping kawasan mengingat lokasi kawasan yang satu dengan yang lainnya sangat berjauhan sehingga untuk mempecepat pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan maka BKAD kawasan harus dikuatkan terutama tugas dan fungsinya serta posisi tawar kepada pemerintahan desa. Untuk mewujudkannya, akan dilaksanakan pelatihan BKAD di 5 kawasan di Makassar setelah pencairan dana desa tahap dua pada Tahun Anggaran 2018. Dan dalam beberapa pertemuan dengan BKAD, pendamping lebih banyak memberikan bimbingan dan saran positif serta memotivasi pengurus BKAD agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah berdasarkan Permakdes dan AD/ART kawasan perdesaan.

 

[1] Mallusetasi adalah sebuah ungkapan dalam Bahasa Bugis yang dalam Bahasa Indonesia berarti hamparan sekitar pinggiran laut.