Cerita Pendamping Kawasan : Menembus Belantara Kawasan Ekstrim


  Kamis, 06 Desember 2018 Kegiatan Ditjenpkp

MENEMBUS BELANTARA KAWASAN EKSTRIM

Oleh : Lutfi Lorenzo

(Pendamping Kawasan Kab. Kapuas)

Pagi yang cerah menggelorakan semangat kami sebagai tim pendamping Kawasan Perdesaan yang sejak beberapa hari sebelumnya sudah merencanakan akan bertandang ke sebuah kawasan perdesaan yang konon letaknya sangat unik alias aneh bin ajaib bila ditinjau dari segi jangkauannya. Bagaimana tidak unik?  Untuk menuju kawasan tersebut dengan menggunakan akses transportasi darat, kami harus melewati puluhan kecamatan, beberapa ibukota kabupaten seperti Kota Pulang Pisau (ibukota Kabupaten Pulang Pisau), Kota Kuala Kurun (ibukota Kabupaten Gunung Mas), bahkan Kota Palangka Raya (ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) dengan jarak yang tentu saja sangat jauh, sekitar  250 kilo meter.

“Apapun yang terjadi, besok pagi kita harus berangkat,” kata Adi Perdana, Pendamping Teknis yang menjadi rekan kerja saya. “Siap kawan,” ucap saya seolah tak mau kalah sangarnya dengan rekan sejawat. Meskipun dalam hati saya terbersit keraguan karena pada saat itu, tanggal 22 Agustus 2016, “amunisi” (istilah uang di dompet) semakin menipis karena memang bulan pertama bekerja dan belum gajian. Alasan itu pula yang membuat kami menghindari perjalanan menggunakan akses transportasi sungai, karena di samping tidak efektif (tidak jelas jadwal keberangkatan) juga tidak efisien. Biayanya sangat mahal jika kami harus manumpang speedboard, bisa menghabiskan dana mencapai puluhan juta rupiah.

Di saat yang tepat ketika seluruh perlengkapan saya sudah siap, Adi Perdana datang menjemput. Sempat sesaat saya terkesima begitu melihat “makhluk” yang tak lain adalah partner saya di pendamping Kawasan Perdesaan (KP) ini. Tongkrongannya sangat garang dengan jaket kulit berwarna hitam, sepatu laras panjang, helm jenis torpedo aerodinamic mirip pembalap grasstrack dengan “kuda besi” andalannya jenis trail Kawasaki KLX (sepeda motor segala medan). Beruntung saya juga punya jaket hitam meskipun bukan kulit, dan sepatu lapangan yang cukup simple dan cocok untuk beraktifitas di dalam hutan sekalipun.

“Ayu bro, mumpung masih pagi,” ujar Adi memberi sinyal agar segera berangkat karena melihat saya sudah bersiap sejak awal. “Oke coi!” Saya menyambut ajakannya sembari melompat ke boncengannya. Rekan saya benar, mengingat jarak tempuh yang jauh dan medan yang sangat ekstrim, berangkat lebih pagi adalah lebih baik jika tak ingin menginap di tengah hutan ditemani nyamuk dan seribu satu jenis serangga dan binatang buas di belantara pedalaman Kalimantan ini. Sebab, bila sudah memasuki kawasan “kambe” (istilah untuk jalan di sepanjang hutan) dengan kondisi jalan yang sangat tidak layak karena berupa tanah kuning dan berkubang, serta dibumbui dengan cerita-cerita mistis roh gentayangan.

“Mudah-mudahan tidak hujan, dan tidak ada jembatan ambruk atau pohon tumbang,” ucap Adi saat kami melepas lelah beristirahat sebentar di sebuah kedai kopi di Kota Palangka Raya.

Namun, apa hendak dikata, sudah menjadi hukum alam bahwa pagi yang tadinya sangat cerah dan tengah hari yang begitu terik, tiba-tiba di senja hari sesampai kami di Kuala Kurun cuaca mendadak berubah, awan hitam menyelimuti langit Kecamatan Kapuas Hulu. Padahal jarak harus kami tempuh masih sekitar 50 kilo meter lagi. “Kita cari pawang hujan,” Adi berseloroh seraya menambah kecepatan sepeda motor yang sebelumnya juga sudah kencang seperti terbang dikejar hantu. Saya menyeringai saja di belakang sambil menahan goncangan di jalan yang bebas aspal (jalan tanah bercampur bebatuan).

Persis di tengah hutan di jalan tanah yang berlobang, hujan yang tak manut dengan “pawang” mengguyur kami dengan lebatnya. Beruntunglah saya karena sepeda motornya jenis petualang yang andal. Ditambah lagi jokinya juga berpengalaman. Kami sudah mengantisipasi keadaan seperti itu sebelumnya dengan membungkus plastik berkas serta peralatan elektronik sehingga sehingga tidak menghambat perjalanan kami. Meskipun tanpa mantel, kami terus melaju menerjang lumpur dan menembus guyuran hujan lebat.

Akhirnya, sampailah kami di tempat yang dituju, yaitu Desa Sei Hanyo, ibukota Kecamatan Kapuas Hulu. Hari pun menjelang malam, dan hujan deras disertai petir, ditambah listrik padam menambah pekat gelap gulita suasana desa, sehingga seolah-olah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Belakangan baru kami tahu kalau malam itu listrik Desa memang sengaja tidak dinyalakan mengingat cuaca buruk dan membahayakan. Meskipun kami juga tahu dalam kondisi normal, sebenarnya listrik Desa memang hanya difungsikan pada malam hari selama lebih kurang 3 jam, dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Selebihnya warga menggunakan listrik pribadi yang bersumber dari genset atau “listrik nenek moyang” alias lampu teplok.

Dalam kondisi normal pula, pada malam hari di ibukota kecamatan yang satu ini pendatang jangan berpikir bisa menjumpai warung atau kedai makan, apalagi fasilitas umum seperti penginapan. Seberapa darurat pun kondisi sewaktu menginjakan kaki di Desa Sungai Hanyo, jangan harap akan bisa mendapatkan fasilitas umum. Namun, karena memang sudah direncanakan dengan matang, kondisi genting tidak menjadi persoalan. Kami langsung menuju rumah rekan “seperjuangan” yang terletak di ujung kampung, yaitu salah seorang Pendamping Desa di Kecamatan Kapuas Hulu. Ya, Okto “si pendekar jurus mabuk”. Begitu nama akrabnya. Kolaborasi dengan rekan-rekan P3MD ini memang sejak awal terjalin, bahkan setiap rakor P3MD di kabupaten, kami selalu hadir untuk bertukar informasi dan penghimpunan data perdesaan.

Karena memang rumahnya persis nomor urut satu dari ujung hulu (bagian hulu menurut aliran sungai) kampung, maka kami pun tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami penyanyi dangdut populer Ayu Ting Ting atau menjumpai alamat palsu.

“Pasti ini rumahnya.” Kata Adi dengan yakin seraya mematikan mesin sepeda motornya. Benar juga. Setelah pintu digedor-gedor beberapa kali di tengah bisingnya suara hujan dan angin ribut, keluarlah lelaki yang sudah tak asing lagi. Okto  tergopoh-gopoh menyambut kami dengan senyum persahabatan dan senda gurau keakraban.

“Dasar manusia nekat, saya pikir kawan-kawan bermalam di Kuala Kurun, tidak mungkin terus ke Sungai Hanyo dengan kondisi jalan dan cuaca seperti ini,” ujar Okto sambil menertawakan kami yang basah kuyup dan kedinginan.

Klarifikasi Data Profil

Dalam suasana demikian, tuan rumah pun memberikan pelayanan maksimal seolah yang datang bertamu adalah pejabat penting. Namun tentu saja tidak formal, alias diwarnai kelakar dan banyolan. Kopi hitam yang masih sangat panas menjadi nikmat dan luar biasa berartinya menemani obrolan santai ngalor-ngidul diselingi pembicaraan tentang rencana agenda kegiatan besok hari.

Desa Sei Hanyo sebenarnya bukan bagian dari Desa-desa yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan sebagaimana Ketetapan Ditjen PKP 2015. Namun Pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu berkedudukan di Desa Sei Hayo sehingga praktis menjadi pusat informasi dan sentra kegiatan pembangunan di kecamatan yang terletak di bagian hulu DAS Kapuas ini. Esoknya kami diskusi hingga tengah hari melakukan review Ketetapan Ditjen PKP 2015 sekaligus penyampaian gambaran umum serta dasar-dasar hukum Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dari diskusi dan tukar informasi itu disimpulkan bahwa baik lokasi maupun tema yang ada di Ketetapan Ditjen PKP 2015 itu berkesesuaian dengan kodisi eksisting di lapangan.

Nah, berbekal data dan informasi serta dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu ini, kami merencanakan melanjutkan misi program ke Desa-Desa yang menjadi bagian dari Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kapuas. Ini pasti lebih seru lagi, karena ketika berbicara akses menuju 5 Desa yang menjadi sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan dipastikan akan berhadapan dengan kenyataan infrastruktur jalan yang memacu adrenalin dan menantang. Memang bukan perkara jarak tempuh yang jauh yang menjadi persoalan, karena dari segi jarak tempuh relatif tidak terlalu jauh dengan hanya rata-rata berjarak lebih kurang 50 KM dari ibukota kecamatan. Kondisi jalanlah yang menjadi momok transportasi darat di kawasan pedalaman Kalimantan Tengah ini.

Ke Desa Mampai Jaya misalnya,   meski hanya berjarak lebih kurang 60 KM, namun harus ditempuh dengan waktu mencapai 5 hingga 6 jam untuk tiba di tempat tujuan. Jalan tanah berkubang, tanjakan terjal dan licin dengan sisi kanan kirinya jurang menjadi romantika tersendiri bagi setiap pengendara di wilayah ini.

“Apa tidak ada jalur alternatif transportasi lain?” Tanya Adi kepada Okto selaku “penguasa wilayah” Kecamatan Kapuas Hulu. Kata Okto jalur transportasi sungai memang ada dengan menggunakan kelotok (perahu kecil bermotor), namun bukan angkutan reguler malinkan harus sewa atau carter. Karena kalau sewa kelotok harus dihitung dengan jasa juragan (motoris), maka ongkosnya bisa mencapai Rp. 2,5 Juta sampai Rp. 3 Juta untuk 1 kali 24 jam.  Nah, kalau kegiatan di 5 Desa diasumsikan memakan waktu 5 kali 24 jam, maka harus siap-siap membayar lebih kurang Rp. 15 Juta untuk biaya transportasi.

“Waduh, tidak masuk akal, habis gaji kita dua bulan,” gerutu saya disambut gelak tawa rekan-rekan.

“Kita harus lewat darat, bagaimanapun caranya, meski sepeda motor harus kita gotong,” tegas Adi Perdana yang kemudian kita amini. Mengingat perjalanan yang membutuhkan persiapan ekstra, kami memutuskan untuk memulai berkunjung ke Desa-Desa Kawasan Perdesaan pada besok harinya. Sebab, selain hari sudah menjelang sore, juga langit tak kunjung cerah karena sepanjang hari itu masih diwarnai “gerimis mengundang” sisa-sisa hujan lebat tadi malam.

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kami berangkat menuju Desa terdekat, yaitu Desa Tumbang Puroh. Sebagaimana kenyataannya, kami pun harus “menari-nari” menyusuri ruas jalan perdesaan yang kondisinya jauh dari layak dan memadai. Persis saat posisi matahari di atas kepala, kami tiba di Desa Tumbang Puroh. Sebagaimana “lazimnya” penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa di daerah pelosok atau pedalaman, saat itu kantor Desa Tumbang Puroh sudah tutup. Tidak ada tanda-tanda aktifitas pelayanan publik.

“Boleh jadi sejak pagi memang tidak buka.” Adi Perdana menduga-duga. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan publik di tataran pemerintahan Desa kategori pedalaman memang begitu adanya. “Biasanya Pemerintah Desa dan BPD itu ke kantor kalau ada rapat saja,” ujar Okto yang setia menemani dan menjadi “pemandu wisata” kami.

Ternyata tidak salah, setelah kami coba menemui Kepala Desa Tumbang Puroh ke rumahnya, yang bersangkutan diinformasikan sedang ke ladang, dan tidak diketahui persis kapan kembalinya. Jangan tanya kenapa tidak ada komunikasi dan koordinasi sebelumnya, karena semua Desa di Kawasan Perdesaan ini belum dijamah oleh yang namanya jaringan telekomunikasi hingga saat ini. Namun bukan guide berpengalaman namanya kalau seorang Okto tidak mampu menangani persoalan seperti ini. Kami pun menuju salah satu rumah warga yang ternyata sahabat Okto di Desa Tumbang Puroh. Ya, Penyang namanya, beliau adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Tumbang Puroh.

Persis seperti informasi yang diperoleh dari rekan-rekan P3MD, panjang lebar Penyang menceritakan kondisi minimnya infrastruktur di Desa-Desa yang ada di kawasan perdesaan ini. Sehingga tidak berlebihan jika daerah ini mendapat predikat sebagai kawasan tertinggal. Banyak sekali informasi yang kami dapat dari KPMD dan sejumlah warga Desa mengenai kondisi atau potret Desa Tumbang Puroh dan Desa-Desa lainnya yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan Kabupaten Kapuas ini.

Lalu bagaimana dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan di sini? “Besok kita diskusi dan membicarakan masalah pembangunan kawasan ini, dengan pak Kades dan unsur pemerintahan Desa lainnya serta tokoh masyarakat,” ucap Penyang saat saya sampaikan agenda utama kami, yakni review Ketetapan Ditjen PKP 2015.

“Kita sekalian saja identifikasi dan analisa potensi kawasan,” ujar Adi Perdana. Apa yang dikatakan partner saya memang cukup beralasan, sekali jalan, dua agenda terlaksana. Sebab, jika sesuai tahapan pendampingan, setelah selesai kegiatan review Ketetapan Ditjen PKP 2015, yaitu menguji dan memastikan kesesuaian melalui stakeholders dan melakukan pemetaan stakeholders dan resources (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak ketiga), baru kemudian melakukan identifikasi dan analisa potensi kawasan. Namun, sekali lagi, penanganan di kawasan ekstrim ini tidak bisa dilakukan dengan perlakuan normal, akan tetapi harus dengan strategi efektif sehingga seluruh fasilitasi dapat terlaksana dengan baik dan objektif. “Selagi masih ada waktu, kita maksimalkan fasilitasi sampai sejauhmana progresnya dalam tahapan pendampingan kawasan perdesaan di wilayah ini.” Usulan saya disetujui rekan-rekan.

Begitu seterusnya kami fasilitasi semua Desa yang ada dalam Kawasan Perdesaan Kabupaten Kapuas. Sekali jalan, tiga agenda besar, yaitu review Ketetapan Ditjen PKP 2015, identifikasi dan analisa potensi, dan pengorganisasian kawasan perdesaan kami rampungkan pada momen yang bersamaan.

“Kedatangan kita berikutnya langsung review dokumen penetapan dan dokumen RPKP, itu setelah semua data yang diperoleh diekspos di Forum SKPD dan mendapat dukungan penuh dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Kapuas.” Timpal saya lagi.

Memang, jika kita melihat potret kehidupan warga Desa  yang ada di Kawasan Perdesaan pasti miris hati kita. Keterisolasian menjadikan masyarakat di kawasan ini seolah tidak punya jendela untuk meneropong dunia luar. Dan hasilnya, kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan dalam segala hal menjadi menu keseharian masyarakat di kawasan ini.

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Namun, tidaklah bijak kalau terburu-buru menghakimi atau mengeneralisasi semua warga perdesaan di daerah pedalaman tidak memiliki visi kehidupan. Kearifan lokal yang kental justru merupakan potensi yang patut diperhatikan untuk dikembangkan guna mendorong mereka turut berperan aktif dalam roda pembangunan. Bukankah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pondasi atau landasan di dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sangat tegas mengamanahkan agar setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam tatanan kehidupan bangsa ini. Sehingga tidak ada pilihan lain selain wajib bagi kita untuk mengayomi, memberikan pembinaan dan memberdayakan mereka untuk menuju sebuah kemandirian. Apapun ragamnya, apapun bentuk dan kondisinya, mereka adalah mutiara, mereka adalah anak bangsa yang harus dimuliakan dan diangkat derajat kehidupannya. Ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua.

Memang menarik fasilitasi pendampingan dari sisi pemberdayaan masyarakat terhadap warga yang ada di Desa-desa Kawasan Perdesaan ini. Salah satu yang paling berkesan dan patut menjadi renungan kita semua adalah saat kegiatan Focus Discussion Group (FGD) dengan masyarakat. Saat dimana mereka diberikan kebebasan berpendapat yang seluas-luasnya dalam menyampaikan aspirasinya dengan membuka cakrawala berpikirnya, ternyata dengan sangat polos mereka mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini mereka anggap sangat tidak berpihak kepada masyarakat miskin perdesaan.

“Kami dilarang membakar lahan untuk berladang, sementara kami tidak mampu mengolah lahan pertanian karena tidak ada alat dan ketersediaan pupuk, dan pemerintah tidak pernah memberikan jalan keluar untuk kami. Harga komoditas karet yang menjadi unggulan kami selama ini sudah hampir tiga tahun terakhir anjlok dan tidak kunjung membaik. Kami dilarang  menambang emas dan menebang pohon untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kami, padahal hanya dengan bekerja menambang emas dan kayu itulah kami bisa mengimbangi mahalnya harga bahan pokok dan memberi makan anak isteri kami. Semua tidak ada solusinya, apakah pemerintah menginginkan kami mati.” Begitu ungkapan salah seorang peserta dengan nada serius dan lantang.

“Program pemerintah selama ini tidak pernah sungguh-sungguh membantu kami. Pernah beberapa tahun lalu kami diberikan peralatan pertanian, akan tetapi tidak termanfaatkan karena berbasis teknologi. Contoh seperti alat pengolah karet, memang pernah kami dikasih, tapi tidak pernah diberikan pelatihan untuk mengoperasikannya, sehingga jadi berkarat dan sia-sia belaka, dan banyak lagi bantuan yang setengah hati dan tidak ada keberlanjutannya. Sepertinya pemerintah ini tidak iklas menolong masyarakat di pedalaman ini,” protes peserta lain.

Polos sekali masyarakat di kawasan perdesaan tertinggal ini. Berangkat dari kondisi di atas, tampak sekali kesadaran masyarakat akan peran aktif mereka terhadap pembangunan sangat rendah. Pemahaman serta ketergantungan mereka terhadap uluran tangan pemerintah yang seharusnya tidak boleh terjadi justru sangat tinggi. Tetapi, apakah mereka salah? Jawabannya tentu saja tidak. Bukan pula kesalahan pemerintah. Karena, sekali lagi, bahwa semua ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk saling bahu-membahu menanggulanginya.