Rapat Evaluasi Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih


  Selasa, 04 Desember 2018 Kegiatan Ditjenpkp

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan melakukan intervensi bantuan sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pelayanan dasar di Kawasan Perdesaan. Lokasi intervensi yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang ditetapkan oleh BAPPENAS dan kawasan perdesaan yang sudah ditetapkan oleh Bupati serta memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Pada tahun anggaran 2018 salah satu bantuan sarana dan prasarana  pelayanan dasar yang dibangun  yaitu sarana dan prasarana air bersih. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan di 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tabanan.

Tanggal 28  November 2018 sampai dengan 30 November 2018 diadakan Rapat Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang berlokasi di Grand Inna Kuta, Bali. Rapat ini dibuka oleh Ibu Plt. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ibu Harlina Sulityorini pada tanggal 29 November 2018 di Hotel Arya Duta, Kuta Bali.

Dalam kesempatan yang ada, Ibu Harlina menyampaikan bahwa “Pembangunan sarana prasarana secara umum diutamakan untuk mendukung Prukades atau mendukung pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Artinya infrastruktur harus sesuai dengan keperluan pengembangan Prukades. Contohnya dalam pengembangan produk unggulan Padi di suatu kawasan perdesaan yang membutuhkan air bersih atau pada suatu desa ada jalan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan, bagian itu merupakan fungsi Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan”.

“Pembangunan sarana air bersih memang merupakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar, namun karena pembangunan dilakukan di kawasan perdesaan maka harus terjadi sinergi antara pengembangan sarana prasarana ekonomi dan pelayanan dasar. Tidak berhenti pada penyaluran air bersih kepada masyarakat namun dapat mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)” Tambah Ibu Harlina mengenai fokus utama rapat evaluasi tersebut.

Beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga berperan sebagai pengendali pengawas dalam kegiatan intervensi bantuan menyampaikan bahwa Pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, Tabanan, dan Barru sudah selesai namun belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu SKPD terkait harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dapat menguji kualitas air dan meningkatkan peran serta masyarakat desa untuk dapat mengembangkan sarana dan prasarana yang ada dalam kerangka pembangunan kawasaan perdesaan. Sementara beberapa Kabupaten yang proses pembangunannya belum selesai wajib berkoordinasi dengan kontraktor dan konsultan pengawas untuk dapat menyelesaikan pembangunan tepat pada waktu sesuai dengan kontrak.

Menanggapi proses pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Barru, Bapak Samsir yang merupakan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa “Dengan program pembangunan kawasan perdesaan sangat bermanfaat bagi Kabupaten Barru, khususnya bagi masyarakat. Dengan pembangunan sarana air bersih, jalan, embung, pasar kawasan dan sebagainya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain itu taraf hidup masyarakat juga akan meningkat”. Sementara setelah ditanya bagaimana tanggapan masyarakat, Bapak Samsir menjawab bahwa “Masyarakat secara umum menginginkan program pembangunan kawasan ini berkelanjutan dengan irigasi, air bersih, sanitasi, dan jalan tani untuk mempermudah mayarakat dalam memproduksi dan memasarkan produk unggulan kawasan perdesaannya”.

Pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat serta penguatan lembaga BUMDESMA diharapkan dapat terwujud. Maka Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan perdesaan melalui Bapak Simon Edward Lumbangaol kembali mengimbau untuk SKPD terkait dapat bekerjasama sehingga sarana air bersih ini juga dapat menjadi salah satu unit usaha dari BUMDESMA. Hal ini akan menjadi pemasukan BUMDESMA yang dimanfaatkan untuk menjaga dan melestarikan sarana dan prasarana serta mengembangkannya sebagai aset pembangunan kawasan perdesaan.

Sebelumnya pada tanggal 28 November 2018 telah dilaksanakan juga monitoring di lokasi pembangunan sarana air bersih yang berlokasi di Desa Jelijih Punggang, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Monitoring langsung dipimpin oleh Bapak Siswa Trihadi, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan bersama dengan Bapak Rusli Ramli, Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II. (ZPS.PSPKP)