MENGAWAL PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS KAWASAN


  Minggu, 07 Oktober 2018 Kegiatan Ditjenpkp

Basis kawasan diharapkan dapat mempercepat pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakatnya serta meningkatkan kualitas pelayanan guna memajukan desa-desa dan menyejahterakan warganya.

Undang-undang No, 6/2014 tentang Desa mengamatkan pembangunan desa bukan hanya dengan pendekatan individual sebagai satu unit kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. UU Desa juga menggariskan pembangunan desa dengan pendekatan kawasan. Basis atau orientasi kawasan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik guna memajukan desa-desa dan menyejahterakan masyarakatnya.

Hal itu dipertegas lagi dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) No. 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Permendesa PDTT No. 5/2016 ini pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, yang menjabarkan lebih lanjut UU Desa dan amanat Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47/2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 trntang Desa.

“Fungsi kawasan perdesaan ialah untuk pendalaman (deepening), menjembatani (bridging), menguatkan kerja sama (collaorating), dan pengendalian (controlling), ujar Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas (KSPK), Eko Sri Haryanto.

Eko menjelaskan fungsi pendalaman kawasan perdesaan dalam pembangunan ialah dengan mengkonsolidasikan segenap potensi dan sumber daya yang ada dan menguatkan kerja sama antar desa. Fungsi bridging terjait erat dengan menjalin relasi yang seimbang dengan perkotaan melalui penguatan posisi kerja sama antar desa. Fungsi kolaborasi terjadi dengan mengkonsolidasikan potensi dan sumber daya desa-desa dan pihak-pihak lain yang berkomitmen membangun kawasan. Adapun fungsi kontrol dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali program dan pembinaan pemerintha dan pihak-pihak tertentu.

Permendesa PDTT No. 5/2016 menggariskan bahwa Kawasan Perdesaan ialah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan ialah pembangunan antardesa, guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh bu[ati/wali kota. Adapun kawasan perdesaan tertentu ialah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

Lembara yang menyelengarakan pembangunan kawasan perdesaan ialah Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, (TKPKP) sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pemerintah merekrut pendamping kawasan perdesaan guna memfasilitasi desa-desa.

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip : a) partisipasi; b)  holistik dan komprehensif; c) berkesinambungan; d) keterpaduan; e) keadilan; f) keseimbangan; g) transparansi; dan h) akuntabilitas.