CERITA PENDAMPING KAWASAN: KAWASAN AGROWISATA BARUDUA


  Jumat, 22 Maret 2019 Kegiatan Ditjenpkp

KAWASAN AGROWISATA BARUDUA

Andi Radiana

Pendamping Teknis Kabupaten Garut

 

Kabupaten Garut termasuk ke dalam salah satu dari tujuh kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang menerima program pembangunan kawasan perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan. Program perencanaan pembangunan kawasan perdesaan khususnya di Provinsi Jawa Barat terdiri dari 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Bogor, Bandung Barat, Indramayu, Purwakarta dan Sukabumi. Di samping pendekatan desa membangun, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipasif.

Program pembangunan kawasan perdesaan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang memfokuskan kepada percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal ini dikarenakan saat ini pembangunan di Indonesia masih banyak berfokus pada pembangunan di kawasan perkotaan. Pembangunan di kawasan perkotaan dianggap dapat menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi yang dapat menjadi sumber peningkatan perekonomian wilayah. Sayangnya, pembangunan di kawasan perkotaan tidak diikuti dengan pembangunan di kawasan perdesaan. Padahal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan serta kesenjangan wilayah.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 4 ayat (2) mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Adanya penetapan kawasan perdesaan menjadi langkah awal untuk memulai pembangunan kawasan perdesaan. Penetapan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipasif dengan memperioritaskan pengembangn potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan. Namun, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat dilimpahkan begitu saja kepada aparat desa karena aparat desa akan lebih fokus terhadap pembangunan desanya. Sebuah perencanaan yang berbasis kawasan memerlukan rencana yang terintegrasi dari beberapa desa.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah otonom dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 307.407 Ha. Berdasarkan batas wilayah administrarif, Kabupaten Garut memiliki 42 Kecamatan dengan 21 Kelurahan dan 421 desa. Dari banyaknya desa yang terdapat di Kabupaten Garut, hanya beberapa desa yang akan dipilih untuk dijadikan kawasan perdesaan. Pembentukan kawasan perdesaan di Kabupaten Garut mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Penetapan kawasan perdesaan pada Kabupaten Garut mempertimbangkan unsur-unsur kebijakan tersebut. Penetapan kawasan perdesaan yang akan direncanakan harus sesuai dengan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan dimana kawasan perdesaan harus terdiri minimal dua desa dengan deliniasi yang berdekatan dan memiliki kesamaan karateristik. Kawasan perdesaan agrowisata Barudua menjadi kawasan perdesaan terpilih untuk direncanakan. Kawasan perdesaan ini terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Barudua, Desa Cinagara, Desa Sanding, Desa Karangmulya dan Desa Girimakmur. Kelima desa tersebut memiliki karakteristik desa yang hampir sama dengan lokasi masing-masing desa saling berdekatan. Kawasan perdesaan agrowisata Barudua memiliki potensi di sektor pertanian. Produk unggulan yang dihasilkan adalah strawberry. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perdesaan ini dapat dikembangkan baik dari sisi produksi maupun dari sisi pariwisata.

Sebagai satu kesatuan kawasan, setiap desa yang termasuk ke dalam kawasan perdesaan agrowisata Barudua memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Setiap desa memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan agrowisata tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perencanaan berskala kawasan untuk mengintegrasikan rencana-rencana dari setiap desa yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan. Rencana pembangunan kawasan perdesaan dibutuhkan agar tidak terdapat konflik kepentingan dari desa-desa yang termasuk ke dalam kawasan perdesaan agrowisata Barudua. Pembangunan kawasan perdesaan agrowisata Barudua diarahkan untuk memajukan sektor unggulan di kawasan perdesaan yaitu strawberry dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dan mengatasi masalah-masalah yang terdapat di kawasan perdesaan.

Wilayah perencanaan kawasan perdesaan di Kabupaten Garut adalah berada pada Kecamatan Malangbong terletak di sebelah Timur Laut Kabupaten Garut dengan luas wilayah sebesar 92.602,2 Ha yang terdiri dari 24 desa. Pembangunan kawasan perdesaan agrowisata Barudua di Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong hanya mencakup 5 desa yang terdiri dari desa Barudua, Cinagara, Karangmulya, Girimakmur dan Sanding. Kawasan perdesaan tersebut berbatasan dengan wilayah-wilayah : sebelah utara berbatasan dengan Desa Citeras, berbatasan dengan Desa Cikarang Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarluyu, Desa Caringin dan Desa Cintamanik Kabupaten Garut, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kutanagara Kabupaten Garut. Secara umum desa-desa yang berada di Kawasan Agrowisata Barudua memiliki kontur yang berbukit-bukit. Dari kelima desa tersebut desa Barudua, Karangmulya dan Girimakmur memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Dilihat dari sarana prasarana pendidikan yang ada di Kawasan Agrowisata Barudua baru sarana pendidikan SD, sedang sarang pendidikan lainnya menyebar di lima desa tersebut. Sedangkan sarana pendidik SMA dan SMK di Kawasan Agrowisata Barudua belum ada. Selain sarana pendidikan yang ada di kawasan tersebut, ada juga sarana kesehatan yang terdapat di Kawasan Agrowisata Barudua yaitu Pustu, Poliklinik, Polindes, Posyandu dan tempat praktek bidan, sedangkan untuk Puskesmas, tempat praktek dokter, apotik, dan toko obat/jamu tidak terdapat di dalam kawasan. Kemudian dari segi ekonomi dimana hampir semua penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dimana komoditas utama yang dikembangkan di Kawasan Agrowisata Barudua adalah strawberry. Namun kondisi saat ini komoditas utama yaitu strawberry sedang terkena virus sehingga strawberry mengalami kematian secara serentak. Selama ini, produk strawberry yang dijual masih berupa buah segar, belum adanya pengolahan terhadap produk strawberry. Di Kawasan Agrowisata Barudua sudah terdapat fasilitas untuk pengolahan strawberry untuk menjadi sirup tetapi hanya digunakan ketika pelatihan kepada masyarakat. Alat tersebut sudah tersedia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tetapi sampai dengan saat ini alat tersebut belum digunakan untuk mengolah strawberry dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menggunakan alat tersebut. Dengan hilangnya komoditas unggulan yaitu strawberry perekonomian petani mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dikarenakan para petani tidak mempunyai komoditas yang lain selain strawberry, sehinggal ketika kondisi strawberry terkena virus yang mematikan semua tanaman strawberry para petani tidak siap dengan kondisi tersebut dan akhirnya banyak para petani yang kembali ke ibukota untuk mengadu nasib yang lain. Namun saat ini keinginan para petani untuk kembali menanam strawberry sangat tinggi namun terkendala dengan modal untuk bisa membeli bibit strawberry yang kualitas bagus dan pupuk beserta kebutuhan pertanian lainnya. Sehingga untuk memulihkan kembali strawberry sebagai komoditas unggulan di kawasan memerlukan biaya yang cukup besar.

Akses menuju Kawasan Agrowisata Barudua tidaklah sulit karena sudah terdapat angkutan umum berupa bus maupun angkutan Kota. Namun untuk masuk ke Kawasan belum terdapat angkutan umum baru ada ojeg, sehingga dari segi aksesibilitas ke seluruh bagian di dalam kawasan masih sangat kurang. Maka dari itu penyediaan angkutan di dalam kawasan perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pariwisata di dalam kawasan nantinya. Akses masuk ke dalam kawasan berada di Desa Cinagara dan dapat dilihat bahwa akses masuk pada kondisi saat ini belum memiliki gerbang masuk yang menyatakan bahwa terdapat kawasan wisata di daerah tersebut. Selain itu, untuk lebar jalannya pun masih kurang yaitu hanya 3 meter sehingga ketika berpapasan akan cukup sulit untuk melalui jalan tersebut. Dengan kondisi saat ini maka untuk akses masuk wisata terbilang sangat buruk karena lebar jalan yang ada saat ini akan menimbulkan kemacetan apabila terdapat peningkatan volume pengguna jalan. Kondisi jalan masuk yang ada saat ini tidak memadai untuk dilakukan perluasan karena pada bagian pinggir jalan masuk sudah dipenuhi dengan perumahan yang padat. Maka dari itu untuk menanggulangi jalan masuk yang sempit harus membuka akses jalan masuk yang baru atau jalan altenatif lainnya. Pada beberapa ruas jalan sudah diperbaiki dengan pengerasan beton, tetapi lebar jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh satu mobil saja. Ruas jalan tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan antar kawasan guna mempermudah sirkulasi sehingga perlu dilakukan pelebaran lagi agar tidak hanya dapat dilalui oleh satu mobil saja. Selain itu masih terdapat jalan yang berbatu sehingga menyulitkan untuk kendaraan beroda empat untuk melaluinya. Pada kondisi ruas jalan seperti itu biasanya hanya sepeda motor yang melaluinya. Sehingga diperlukan perkerasan jalan untuk mempermudah akses terhadap jalan di dalam kawasan.  

Kawasan Agrowisata Barudua ini termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Garut Utara dengan arah pengembangan usaha wisatanya dari wisata budaya, wisata situ serta usaha jasa makanan dan minimun. Selain dilewati oleh jalan provinsi dengan akses dari Bandung-Tasikmalaya-Provinsi Jawa Tengah, juga akan direncanakan pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar pada ruas Kecamatan Kadungora-Kecamatan Malangbong. Rencana program agrowisata di Kawasan Barudua sudah sejak lama bergulir di masyarakat, rencana agrowisata ini sudah sejak tahun 2009 digaungkan di kawasan ini. berbagai kajian telah dilaksanakan baik dari pemerintah maupun perguruan tinggi. Sampai dengan saat ini realisasi dari rencana tersebut masih belum ada. Hal ini menyebabkan masyarakat dan Pemerintah Desa meragukan realisasi program tersebut. Kondisi tersebut tentunya menjadi kendala utama karena terkait dengan partisipasi masyarakat yang secara psikoligis dalam kondisi ragu akan realisasi program ini. Namun dengan adanya proses pendampingan yang sekarang sedang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan bekerjasama dengan pihak ketiga, memberikan harapan baru bagi Kawasan Agrowisata Barudua untuk dibangun dan dikembangkan kedepannya.

Proses pendampingan untuk membentuk sebuah kawasan perdesaan pada prinsipnya tidaklah sulit, namun pada kenyataannya saat ini proses penetapan sebuah kawasan dengan tim koordinasinya perlu pemahaman bersama. Hal ini dikarenakan pembangunan kawasan perdesaan masih dianggap sebelah mata oleh pihak birokrasi di daerah dan belum terpadunya antar sektor. Fasilitasi melalui pendampingan harus mempertimbangkan analisa daya dukung sumber-sumber daya manusia dan lingkungan hidup perdesaan, oleh para pihak pemain di kawasan perdesaan. Sumber daya manusia memang mau tidak mau harus diperhitungkan pengelolaannya secara adil dan seluruh pihak berkepentingan menjaga kelestarian daya dukungnya. Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam UU Desa bukanlah sebuah wilayah yang tiba-tiba ada. Dalam ketentuan Undang-undang Desa Kawasan Perdesaan merupakan suatu wilayah yang keberadaannya diakui kemudian setelah melalui tahap-tahap dari prosedur pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan sebuah kawasan perdesaan dengan rencana pembangunannya memiliki arti strategis sebagai pengungkit sekaligus pendorong pembangunan desa-desa baik yang berada dalam satu kawasan maupun desa-desa penyangga yang berada di pinggir batas kawasan perdesaan. Posisi strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan berkaitan dengan kenyataan bahwa kekayaan sumber daya alam kebanyakan berada di wilayah antar desa. Di samping itu Pembangunan Kawasan Perdesaan membuka peluang terbangunnya sinergi sumber daya dan dana dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan sejauh penetapan Kawasan Perdesaan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan perundangan terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Garut sejauh ini masih belum ada. Namun kajian-kajian kawasan perdesaan sudah dilakukan. Ada 6 (enam) Kawasan Perdesaan yang sudah terbentuk di Kabupaten Garut. Salah satu dari keenam Kawasan Perdesaan tersebut adalah Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua yang sudah diceritakan sebelumnya. Meskipun sudah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua namun secara legal dari Pemerintah Kabupaten Garut belum ditetapkan melalui Surat Keputusan Kabupaten Garut. Hal ini masih dalam proses fasilitasi untuk disampaikan ke biro hukum Pemerintah Kabupaten Garut. Jadi dalam penetapan sebuah Surat Keputusan memerlukan waktu dan pikiran yang lebih dalam hal advokasi dari SKPD terkait dengan Kawasan Perdesaan. Namun hal itu lebih memotivasi untuk lebih sering berkoordinasi dengan pihak birokrasi dan teknokrasi terkait dengan peraturan dan regulasi yang harus ditetapkan terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Meskipun ketentuan normatif Permen Desa menetapkan partisipasi sebagai prinsip utama Pembangunan Kawasan Perdesaan, namun dalam praktek pelaksanaan nilai partsipasi tidak mudah menundukan ego sektor masing-masing pihak.

Seiring berjalannya waktu, pendampingan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut sampai saat ini sudah menemui titik terang, dimana Surat Keputusan tentang Kawasan Perdesaan beserta Tim Koordinasi sudah dibuat dan direvisi disesuaikan dengan regulasi dan peraturan yang berlaku saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat masih dibulan ini Surat Keputusan tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Garut. Agar proses perencanaan selanjutnya lebih ke pembahasan sinergisme program-program sektoral yang masuk ke Kawasan Perdesaan juga program masing-masing desa yang akan dilaksanakan di Kawasan Perdesaan. Hal ini sangat diharapkan oleh Desa-desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan, agar pembangunan di Kawasan Perdesaan Agrowisata Barudua tahun depan sudah bisa dilaksanakan dan program kerja pembangunan kawasan perdesaan sudah ditetapkan pula melalui Peraturan Bupati.