Tugas dan Fungsi Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan


  Jumat, 27 Januari 2017 Berita

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi, terdiri atas 1 Sekretariat Jenderal dan 6 Direktorat Jenderal, Inspektorat jenderal, badan penelitian dan Pengembangan dan 5 staf ahli.

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam pelaksanaan tugasnya terdiri atas :

a)            Sekretariat Direktorat Jenderal;

b)            Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

c)            Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;

d)           Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;

e)            Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan

f)             Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

 Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan merupakan salah satu Direktorat yang berada langsung dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan memiliki fungsi :

a)            penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;

b)            penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;

c)            penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;

d)           pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;

e)            pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;

f)             pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; dan

g)            pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta amanah yang diemban Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki beberapa agenda kinerja dalam pelaksanaan tahun anggaran 2016 sebagai bentuk refleksi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok yang terbagi ke dalam beberapa Sub Direktorat antara lain :

a)     Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan;

b)     Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;

c)      Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi;

d)     Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran; dan

e)     Subbagian Tata Usaha.

Adapan masing-masing sub direktorat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a)     Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan;

1)       Tugas :

Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa di bidang kebijakan ekonomi kawasan perdesaan.

2)       Fungsi :

a)        penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pemanfaatan hutan; dan

b)       penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pertambangan.

Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :

1)       Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pemanfaatan hutan dan;

2)       Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pertambangan.

b)     Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;

  1. Tugas :

Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.

  1. Fungsi :

a)        penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sinkronisasi program pemerintah; dan

b)       penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan potensi masyarakat.

Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :

1)       Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sinkronisasi program pemerintah dan;

2)       Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan potensi masyarakat.

 

c)      Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi;

  1. Tugas :

Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan permodalan dan investasi.

  1. Fungsi :

a)        penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan permodalan; dan

b)       penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi.

Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :

1)       Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan permodalan dan;

2)       Seksi Pengembangan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi.

d)     Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran;

  1. Tugas :

Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.

  1. Fungsi :

a)        penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas usaha ekonomi; dan

b)       penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas pemasaran.

Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran terdiri dari (dua) Seksi yaitu :

1)       Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas usaha ekonomi dan;

2)       Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas pemasaran.

e)     Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.