Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan.

Tugas Pokok :

Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanakan kebijakan dibidang pembangunan sarana prasarana pada Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Sarana Prasarana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana prasarana pada Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sarana Prasarana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan terdiri dari :

1. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I ;
2. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II ;
3. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III ;
4. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV ;
5. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V ;
6. Subbagian Tata Usaha ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Parasana Wilayah I Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana di Wilayah Sumatera.

Fungsi Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I :

1. Penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana ekonomi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I terdiri dari :
Seksi Sarana Prasarana Ekonomi ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan ealuasi sarana dan prasarana ekonomi ;

Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Dasar ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan superisi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Parasana Wilayah II Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana di Wilayah Jawa & Bali.

Fungsi Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II :

1. Penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana ekonomi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II terdiri dari :
Seksi Sarana Prasarana Ekonomi ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan ealuasi sarana dan prasarana ekonomi ;

Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Dasar ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan superisi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Parasana Wilayah III Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana di Wilayah Kalimantan ;
2. Fungsi Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III :
3. Penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana ekonomi ;
4. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III terdiri dari :

Seksi Sarana Prasarana Ekonomi ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan ealuasi sarana dan prasarana ekonomi ;
2. Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Dasar ;
3. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan superisi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar ;

 Subdirektorat Pembangunan Sarana Parasana Wilayah IV Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana di Wilayah Sulawesi ;

Fungsi Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV :

1. Penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana ekonomi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV terdiri dari :

Seksi Sarana Prasarana Ekonomi ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan ealuasi sarana dan prasarana ekonomi ;

Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Dasar ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan superisi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Parasana Wilayah V Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana di Wilayah Kalimantan ;

Fungsi Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V :

1. Penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana ekonomi ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar ;

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V terdiri dari :

Seksi Sarana Prasarana Ekonomi ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan ealuasi sarana dan prasarana ekonomi ;

Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Dasar ;

1. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan superisi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015